ACEH SINGKIL — Dewan Pimpinan Pusat Barisan Intelektual Muda Tanah Rencong (DPP BEM-TR) meminta Polres Aceh Singkil mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi pada Baitul Mal Aceh Singkil yang diduga terjadi pada tahun anggaran 2016–2017.
Desakan itu disampaikan saat pengurus BEM-TR bersilaturahmi dengan Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono di ruang kerja Kapolres, Selasa (18/11/2025).
Silaturahmi tersebut merupakan agenda yang telah direncanakan sebelumnya dan difasilitasi oleh Kasat Intelkam Polres Aceh Singkil AKP Devi Iswandi Syahputra.
Pertemuan berjalan sekitar satu jam dan membahas berbagai isu strategis di wilayah hukum Aceh Singkil.
Ketua DPP BEM-TR, Muhammad Syariski, mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja Kapolres beserta jajaran yang dalam delapan bulan terakhir telah menuntaskan sejumlah kasus besar.
Termasuk pembunuhan seorang guru yang dilakukan suaminya sendiri serta penanganan pelanggaran alat tangkap ikan jenis pukat harimau.
Namun, Syariski menegaskan bahwa ada kasus yang menurut mereka masih perlu mendapat perhatian khusus, yakni dugaan penyimpangan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Aceh Singkil.
Berdasarkan temuan awal berbagai pihak, kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 7,135 miliar.
“Kami berharap Kapolres Aceh Singkil dapat memprioritaskan penuntasan dugaan korupsi di Baitul Mal. Kasus ini sudah lama menjadi perhatian publik karena menyangkut dana umat,” ujar Syariski.
Selain itu, BEM-TR juga meminta percepatan penanganan kasus pembunuhan seorang wanita paruh baya di Kecamatan Gunung Meriah yang terjadi pada Maret 2025 dan hingga kini belum tuntas.
Di sisi lain, BEM-TR menilai komunikasi antara masyarakat dan kepolisian perlu terus diperkuat agar penanganan kasus-kasus strategis bisa berjalan lebih cepat dan transparan.
“Apresiasi tetap kami berikan kepada Kapolres atas capaian selama ini. Namun ada beberapa kasus yang mendesak dan menyangkut hajat publik. Kami berharap segera ada perkembangan signifikan,” kata Syariski.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi dan sinergi, terutama terkait pengawasan publik terhadap isu-isu hukum di Aceh Singkil.
