Singkil - Badan Advokasi Indonesia (BAI) Aceh Singkil menyurati Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah guna meminta penghentian sementara izin operasi PT PLB Astra Aceh Singkil yang tidak menjalankan amanat Undang-undang tentang lahan plasma.
 
Ketua BAI Aceh Singkil Herman Syahputra S.H. mengatakan pada hari ini, Jumat (21/2) mendatangi kantor Gubernur Aceh menyurati Plt. Gubernur agar bisa ambil sikap atau memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan amanat UU No 39 tahun 2014, Permentan No 26 tahun 2007 dan Permen ATR No 7 tahun 2017.
 
Herman juga menjelaskan di pasal 58 UU Perkebunan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan ayat 1 menegaskan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan. 
 
Hingga saat ini PT. PLB (Astra) yang notabenya perusahaan TBK dan Go publik belum juga menjalankan Amanah UU tersebut artinya apa seharusnya dengan hadirnya perusahaan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perusahaan jangan hanya meraup hasil SDA yang berada di Aceh Singkil namun seharusnya bisa memikirkan gimana agar masyarakat diseputaran perusahaan tersebut mendaptkan kontribusi dengan hadirnya perusahaan 
 
Kami meminta kepada Plt. Gubernur Aceh agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan khususnya PT. Perkebunan Lembah bhakti (PLB) Aceh Singkil yang tidak mematuhi amanat UU tersebut dan juga meminta Plt. Gubernur Aceh memberikan sanksi berupa teguran bahkan kalau perusahaan tersebut toh masih tidak juga mematuhi sesuai aturan yang tertuang kita minta pak gubernur mencabut izin operasi sementara pada perusahaan tersebut.
 
Sambung herman alhamdulilah surat kita sudah masuk ke Biro Hukum Gubernur Aceh, kita akan tunggu tanggapan Plt. Gubernur mudah mudahan secepatnya ada tanggapan kalau memang gubernur tidak juga menanggapi kita dari BAI Aceh Singkil akan layangkan surat Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian secepatnya.
 
Anggota DPRK Aceh Singkil Ahmad Fadhli sangat mendukung upaya Badan Advokasi Indonesia yang telah menyurati Plt. Gubernur Aceh dan harapan Ahmad Fadhli kewajiban perusahaan terhadap pembangunan kebun plasma harus diterapkan kepada seluruh Perusahaan Perkebunan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
 
Selanjutnya Ahmad Fadhli yang juga sebagai Ketua Badan Legislasi DPRK Aceh Singkil menyampaikan bahwa pada tahun ini DPRK Aceh Singkil telah mengusulkan Qanun tentang kewajiban perusahaan terhadap pembangunan kebun Plasma melalui proleg inisiatif DPRK dalam rapat singkronisasi usulan proleg tahun 2020 antar Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang diwakili oleh bagian hukum Setdakab dengan DPRK Aceh Singkil yang diwakili oleh Badan Legislasi DPRK Aceh Singkil dan mudah - mudahan qanun tersebut dapat terwujud. (@)