Singkil - Kepala Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil diminta menunaikan janji kampanyenya saat terpilih menjadi pemimpin di desa tersebut.
 
Janji kampanye Abdul Mufti selaku Kepala Desa terpilih salah satunya ialah menyelesaikan kepastian status hukum lahan tempat pemakaman umum (TPU) yang menjadi polemik di tengah masyarakat saat ini.
 
Menurut salah seorang penduduk setempat, Ris mengatakan TPU sudah puluhan tahun menjadi lahan untuk pemakaman umum, namun hingga saat ini status kepemilikannya masih belum jelas.
 
"Sehingga dalam hal ini, dirinya merasa Kepala Desa seyogyanya merespon apa yang menjadi kepentingan waganya, terlebih ini juga merupakan janji kampanye Kepala Desa terpilih," katanya, Senin (03/2/2020).
 
Dari penelusuran, lahan tersebut sebelumnya milik ahli waris keluarga besar Yusrin, warga Desa Pasar, Kecamatan Singkil. Sesuai dengan penyampaian ahli waris, bahwasanya tanah itu, milik dari angku atau kakek dari Almarhum H Abdullah berdasarkan surat kepemilikan tahun 1907. 
 
Sementara Informan lainnya, Yanto berujar kronologis penyelesaian lahan, sebelumnya sudah pernah diupayakan sejak tahun 2015 ketika pertama kali dana desa turun untuk dikelola masyarakat, dirinya pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa mengadakan musyawarah desa. 
 
"Waktu musyawarah desa, tercetuslah usulan yang skala prioritas untuk pembebasan lahan pemakaman umum yang ada di Desa Kilangan ini, seluas 8271 meter bujur sangkar kurang dari satu Hektar,"jelasnya.
 
Ketika kami lakukan pembebasan lahan ini pada tahun 2015 lalu, melalui musyawarah desa, disepakatilah bahwa untuk skala prioritas lahan tanah tempat pemakaman umum tadi dibebaskan menggunakan anggaran dana desa tahun anggaran 2015.
 
Setelah dilakukan rapat musyawarah desa, maka saya selaku Kepala desa disaat itu, memanggil pihak pemilik tanah yaitu saudara Yusrin selaku ahli waris. 
 
Negosiasi proses pembebasan tanah sempat dilakukan tiga kali negosiasi. Pertama sekali harga ditawarkan Rp 20 ribu per meter bujur sangkar. Negosiasi kedua diminta Rp 15 ribu permeter bujur sangkar, namun tak kunjung tuntas. 
 
Akhirnya setelah mengadakan musyawarah dengan BPG, dan beberapa tokoh masyarakat menawarkan Rp 12 ribu per meter bujur sangkar, akhirnya pihak kedua bersedia membebaskan lahan itu seharga Rp 12 ribu per meter bujur sangkar.
 
Setelah negosiasi harga jual beli tanah pemakaman itu disepakati, dibuatlah semacam surat yakni, pihak pertama Yusrin sepaku ahli waris, dan pihak kedua selaku kepala kampung mewakili masyarakat. Selanjutnya, diperkirakanlah  dari luas lahan 8271 m bujur sangkar itu, jumlah uang total Rp 99.250.000. untuk dibayarkan kepihak pertama.
 
Namun seiring dengan kesepakatan itu, isu miring menerpa, di tengah-tengah masyarakat, bahwa tanah pemakaman tersebut dibayarkan bukan berdasarkan harga yang dicantumkan antara pihak pertama dan pihak kedua, yang berbuntut aksi demonstrasi ke kantor Bupati Aceh Singkil.
 
Akibat Demonstrasi itu, Bupati Aceh Singkil yang pada tahun itu, memohon keuchik Desa Kilangan pada saat itu mundur saja untuk menenangkan masyarakat. Jabatan Riwayanto pada saat itu kurang lebih empat bulan lagi berakhir.
 
"Sangsi terhadap diri saya, mengembalikan uang negara yang tadinya untuk penyelesaian lahan pemakaman umum melalui rekening desa, sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(Silpa)," jelasnya.
 
Di tahun 2018 diadakanlah pemilihan kepala Desa Kilangan, yang dimenangkan oleh Abdul Mufti yang mempunyai visi misi menyelesaikan status alas hak lahan pemakaman umum itu.
 
Namun hampir tiga tahun berjalan, Keuchik Kilangan Abdul Mufti belum menuntaskan penyelesaian status lahan TPU dengan ahli waris. Menurutnya dalam hal ini, tidak ada sangkut paut dengan politis, tapi demi kepentingan semua pihak karena meresahkan warga sekitar.
 
Apa lagi permasalahan lahan TPU Kilangan ini, sudah ditangani Pengadilan Negeri Singkil dan  Pengadilan Negeri Banda Aceh menolak gugatan dan penggugat.
 
"Kepala Pengadilan Negeri Singkil, memang menolak gugatan karena status tanah ada yang punya karena tergugat tidak ada pegangan, kendati TPU itu, sudah puluhan tahun dijadikan TPU,"ujarnya.
 
Kemudian, terkait hal itu wartawan juga sudah berusaha mengkorfimasi Kepala Desa Kilangan Abdul Mufti melalui sambungan telepon seluler, bahkan sudah berupaya mendatangi kantor desa setempat namun tak kunjung jumpa. [Hab]