Singkil - PT Nafasindo membantah tudingan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas tunggakan pembayaran pendapatan asli daerah (PAD) selama 3 tahun.

Kabid Humas dan Keamanan PT Nafasindo Amirwan SE membantah PT Nafasindo nunggak pembayaran iuran PAD selama 3 tahun.

"Selama ini tidak pernah ada perjanjian kontrak kerjasama antara Pemkab dengan Perusahaan sebagai landasan pembayaran iuran," kata Amirwan, Kamis (12/12/2019).

Perusahaan pada medio akhir desember 2017 kata Amirwan pernah menyetor uang sebanyak 100 juta ke kas daerah.

"Berdasarkan apa setoran ini, dan pihak keuangan kenapa menerima, atas dasar apa, karena kontraknya tidak ada, ini membuat rancu dalam penyetoran uang ini ?,"

"Artinya PT Nafasindo tidak nunggak iuran, karena tidak adanya kontrak," tegas Amirwan.

Atas hal tersebut, PT Nafasindo meminta Pemkab Aceh Singkil memberikan kejelasan atas penyetoran uang 100 juta ke kas daerah.

Terpisah Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah BPKK Aceh Singkil Arief Poedjianto, ST M Ap membenarkan bahwa PT Nafasindo telah membayar iuran PAD sebesar 100 juta pada minggu akhir Bulan Desember 2017.

Pembayaran katanya berdasarkan surat keterangan (SK) penunjukan pemanfaatan lahan 280 hektar dari Pemkab Aceh Singkil kepada PT Nafasindo.

Namun dalam SK tersebut tidak disebutkan nilai yang harus dibayarkan perusahaan dalam pengelolaan. "Sementara dasar penerimaan 100 juta adalah sebagai penerimaan sah lainnya," kata Arief.

Kontrak kerjasama sejak tahun 2017 hingga saat ini tidak pernah ada. Namun Bupati sudah mengeluarkan SK penunjukan pengelolaan lahan 280 hektar terhadap PT Nafasindo.

Sebelumnya pada rapat tindak lanjut penyelesaian lahan 280 hektar di kantor Oproom Bupati, Sekda Drs. Azmi menyebut PT Nafasindo menunggak PAD selama 3 tahun, dengan baru menyetor 100 juta dari nilai kontrak pertahun 700 juta sejak tahun 2017.(Hab)