Singkil - "Masyarakat transmigrasi sangat tertekan, 1150 hektar wilayah transmigrasi APL (areal penggunaan lain) yang dikuasai oleh PT Nafasindo," teriak Iin Cianjur, Ketua koordinator eks transmigrasi saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (2/12/2019)

Ratusan masyarakat eks transmigrasi dari Desa Srikayu, Pea Jambu, Bukit Harapan dan Muarapea Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa untuk kesekian kalinya sejak 2017.

Masyarakat menuntut realisasi janji Bupati terkait penyelesaian konflik tapal batas lahan eks transmigrasi dengan PT Nafasindo.

"Bupati katanya akan menyelesaikan pada 5 Oktober 2018, tapi sampai saat ini tidak ada penyelesaian, bahkan sudah hampir menginjak tahun 2020,"

"Mereka itu kami anggap pembohong, kami merasa dibola-bolai" tegas Iin.

Masyarakat mengklaim memiliki data berupa peta transmigrasi, namun lahan mereka diambil oleh PT Nafasindo.

Pemerintah sangat diharapkan untuk menyelesaikan, namun sampai saat ini tak kunjung selesai.

"Kami akan adukan ini ke Presiden, ke Menteri, atau kami akan melakukan pematokan secara massal,"

Masyarakat menginginkan Bupati untuk menurunkan tim dari Badan Pertanahan Nasional untuk mengecek langsung ke lokasi, namun itu tidak pernah terjadi.

"Bahkan mereka sudah mengirimkan surat ke menteri untuk mempending surat perpanjangan HGU PT Nafasindo, nyatanya saat ini sudah diperpanjang namun penyelesaian tidak ada,"

Apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi pada hari ini, mereka tidak akan pulang dan menginap di kantor Bupati.

Sayangnya pimpinan daerah; Bupati, Wakil dan Sekda tidak berada di tempat.

Asisten I setdakab, Junaidi dihadapan masyarakat menampik bahwa persoalan ini tidak di diamkan, tapi masih dalam proses penyelesaian.

"Kami masih selalu berkomunikasi dengan ketua eks transmigrasi Iin Cianjur," kata Junaidi. (Hab)