Singkil - Saat ini Kabupaten Aceh Singkil tidak kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi banyak yang pindah keluar daerah.
 
Pada tahun 2019 - 2020 Pemkab telah menganggarkan dana 1 miliar untuk merekrut sebanyak 182 orang CPNS. Secara rinci biaya untuk merekrut 1 orang CPNS mencapai 50 juta lebih. Ini merupakan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi biaya latihan dasar CPNS yang mencapai 10 juta dan tentunya pelatihan - pelatihan lainnya.
 
Dengan berbagai alasan, Pegawai Negeri Sipil tersebut pindah tugas ke luar daerah.
 
Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil, Ali Hasmi mendorong pemangku kepentingan mulai dari pimpinan daerah, bagian hukum hingga inspektorat serta instansi terkait lainnya untuk membuat kebijakan semacam menerapkan denda berupa uang bagi PNS yang pindah ke luar daerah.
 
Sebagai contoh seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menerapkan denda bagi PNS yang mengajukan pindah sebesar 250 juta. Atau seperti di sekolah kedinasan seperti TNI, STAN dan sekolah kedinasan lainnya apabila keluar, akan dikenai denda.
 
Ali Hasmi merincikan apabila dihitung biaya untuk merekrut satu orang PNS mencapai 60 juta, kalau diterapkan denda 3x lipat maka satu orang dapat dikenai denda uang sebanyak 180 juta.
 
Sementara dari denda tersebut dapat digunakan untuk menggaji pegawai honorer sesuai upah minimum regional sebesar 3 juta. Saat ini gaji guru honorer hanya 300 - 500 ribu per bulannya.
 
Sebelumnya dalam rekrutmen CPNS 2019,  Pemkab mensyaratkan pelamar ber-KTP Aceh Singkil demi memprioritaskan putra daerah. Jauh hari BKPSDM sudah menyurati BKN terkait persoalan PNS di Aceh Singkil sebenarnya bukan kekurangan pegawai, melainkan terlalu banyak pegawai yang pindah. 
 
"Sehingga BKPSDM menyurati BKN untuk memprioritaskan putra daerah, kalau begini terus menerus seolah BKPSDM hanya sebagai pansel saja," kata Ali Hasmi, Jum'at (29/11/2019) di ruang kerjanya.
 
Dalam perjalanannya, jelang hari penutupan pendaftaran, BKN menyurati BKPSDM untuk mengubah syarat dari yang semula ber-KTP Aceh Singkil menjadi hanya e-KTP. 
 
Persoalan PNS tak berhenti disitu, selain itu perlu adanya ketegasan pemerintah agar PNS tidak boleh berpindah keluar. Kemudian penggunaan NIP lokal juga menjadi salah satu solusi agar PNS tidak berpindah. 
 
"Misal penambahan kode wilayah NIP Aceh Singkil, sehingga tidak berlaku di daerah lain," 
 
Persoalan lainnya, distribusi PNS yang tidak merata sehingga terjadi penumpukan di satu instansi, selanjutnya terdapat PNS yang tidak mau ditempatkan di daerah terpencil. 
 
"Contoh sampai hari ini di Pulau Banyak Barat masih tidak terpenuhi pegawai kantor camatnya, padahal dari awal melamar PNS sudah tahu penempatan lokasi kerja dimana,"
 
Perlu diketahui dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, sebanyak 254 PNS Aceh Singkil pindah keluar daerah. (Hab)