Singkil -  Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Aceh Singkil mengakui harga Elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) lebih tinggi ketimbang harga yang ditetapkan pemerintah. Harga Elpiji 3 kg lebih mahal akibat pedagang pengecer.
 
Konsumen membeli Elpiji 3 kg dari pengecer mencapai 30 ribu, bahkan ada yang menjual 35 ribu.
 
Kepala Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil Malim Dewa mengatakan, dalam proses penyaluran Elpiji bersubsidi 3 kg di Aceh Singkil yang hanya dilakukan oleh satu distributor menyebabkan terjadinya monopoli dagang.
 
"Kalau tidak ada persaingan (satu distributor) dalam perdagangan namanya monopoli, sementara pengecernya banyak, dari Disperindagkop harus sebarkan harga HET," kata Malim Dewa, kepada Berita Xtra di Singkil, Jum'at (11/10/2019).
 
Menurut Malim, penetapan harga Elpiji bersubsidi 3 kg sampai tingkat pangkalan ‎berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah (Pemda). HET tersebut disesuaikan berdasarkan letak Kecamatan. "Harga HET berbeda antar Kecamatan, ongkosnya, jauh-dekatnya diatur misal di Kecamatan Singkil HET nya 22 ribu, kalau di Kecamatan Pulau Banyak akan berbeda," lanjutnya
 
Namun realisasinya, harga Elpiji bersubsidi sampai ke konsumen lebih tinggi dikarenakan semua masyarakat menggunakannya. "Padahal Elpiji 3 kg diperuntukkan untuk masyarakat miskin (menengah ke bawah), pegawai negeri saja tidak bisa," 
 
Disebutkanya sesuai dengan surat edaran Gubernur Aceh 540/8345 ditujukkan Nova Iriansyah kepada Bupati/Walikota se-Aceh mengenai pelarangan PNS menggunakan Elpiji 3 kg, nantinya akan benar-benar diterapkan pada 2020 mendatang, sehingga pihak Disperindagkop akan berupaya memperketat pengawasannya.
 
"Kalau PNS terbukti menggunakan, akan dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkatnya atau bahkan turun pangkat," 
 
Pihaknya mendorong harga HET diberikan ke Camat dan Kepala Desa agar mereka juga ikut melakukan kontrol pengawasan, tidak hanya Disperindagkop saja. Akan tetapi semua pihak mulai dari perangkat desa sampai ke dinas terkait.
 
"Seperti P2TSP yang mengatur perizinan pangkalan, pihak keamanan selaku penindakan penyelewengan, kemudian bidang ekonomi Setdakab," pungkas Malim Dewa. (Hab)