Singkil - Ratusan perangkat desa di Kabupaten Aceh Singkil mengikuti penyuluhan hukum sengketa tanah yang digelar oleh Dinas Pertanahan setempat di Gedung Pemuda - Pemudi Pasar Singkil, Rabu (11/9/2019).
 
Para perangkat desa dibekali tentang bagaimana memberikan pemahaman penyelesaian persoalan tanah sengketa yang sering terjadi di Masyarakat.
 
Kepala Dinas Pertanahan melalaui Kepala Bidang Penyelesaian Masalah, Cut Hasniati mengungkapkan pihaknya sampai saat ini telah menerima 14 pengaduan masyarakat terkait persoalan sengketa tanah. 
 
"Melalui rapat koordinasi reguler tim koordinasi pertanahan sudah menyelesaikan sebanyak 9 persoalan sampai saat ini," kata Cut. Artinya masih ada 6 persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini.
 
Tim koordinasi pertanahan terdiri dari Bupati, Asisten 1, Dinas Pertanahan, BPN, Dinas Perkebunan, Bagian Pemerintahan, dan sejumlah SKPD lintas sektor terkait. "Setiap pengaduan yang masuk, dirapatkan oleh tim," sambungnya.
 
Menurutnya Dinas Pertanahan terus berkomitmen terhadap pengaduan dari masyarakat terkait persoalan sengketa tanah semisal yang tanah masayarakat yang overlap dengan HGU perusahaan atau tanah masyarakat dibangunkan fasilitas umum oleh pemerintah. "Bukan persoalan sengketa antar perorangan," 
 
Sementara Kepala Bidang Penanganan Permasalahan Pertanahan Provinsi Aceh M. Nizwar SH. MH. mengatakan program pemberian sertifikat kepada masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi sengketa tanah. 
 
"Sengketa tanah hampir ada disetiap daerah, termasuk di Aceh Singkil," ungkapnya. (Hab)