Singkil - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Singkil terkait dugaan penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar Prov. Aceh dan dugaan penggelembungan suara Daftar Pemilih Khusus (DPK). MK beranggapan gugatan PKS tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

"Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ," Ujar Hakim MK, Anwar Usman saat pengucapan putusan melalui streaming chanel youtube MK 21 jam yang lalu.

Pasca putusan tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pencegahan KIP Aceh Singkil, Amran mengatakan pihaknya akan secepatnya menetapkan calon DPRK terpilih dan mengusulkan SK kepada Gubernur Aceh melalui Bupati Aceh Singkil.

"Setelah pembacaan putusan dari MK,maka KIP Aceh Singkil akan segera mempersiapkan pelaksanaan penetapan calon terpilih dan mengusulkan sk ke gubernur melalui bupati aceh singkil," kata Amran melalui pesan Whatsapp.

Sementara Ketua DPD PKS Aceh Singkil, Nasrin Pohan saat dikonfirmasi Berita Xtra mengungkapkan kekecewaan atas putusan tersebut namun tetap legowo. "Agak sedikit kecewa atas putusan tersebut," katanya.

Ia merasa putusan tersebut tak masuk akal. "Masa DPK untuk DPDnya lebih tinggi dibandingkan DPRKnya," lanjutnya.

"Namun kita tetap legowo aja,".

Seperti diketahui, PKS Aceh Singkil dalam permohonannya atas dugaan penggelembungan suara DPK di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil.

Serta dugaan penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar Prov. Aceh di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. (Hab)