Singkil - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi oleh tim pansus DPRK terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun anggaran 2018 di kantor DPRK di Jalan Singkil-Subulussalam, Kampung Baru, Singkil Utara pada Selasa (24/6/2019) siang.

Ketua Tim Pansus 1 DPRK terhadap LKPj 2018, Frida Siska Sihombing mengatakan belum dapat menyampaikan laporan dikarenakan masih ada 7 SKPK yang tidak mendapatkan klarifikasi.

"Pertama Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabag Pemerintahan, Dinas Pertanahan, Dinas Syariat Islam dan Majelis Adat Aceh. untuk itu kami tidak bisa menyampaikan laporan pansus, dan kami minta penjadwalan berikutnya," Katanya.

Sementara Juru Bicara Tim Pansus 2 DPRK terhadap LKPj 2018, Fachrizal dalam rapat paripurna menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Bupati Aceh Singkil dalam laporan tersebut.

"Berdasarkan hasil pansus, ada beberapa catatan-catatan yang perlu kami sampaikan kepada Bupati," katanya.

Beberapa catatan tersebut diantaranya sorotan terhadap kinerja ASN. Pernyataan Kepala Kesbangpol, Hermanto pada pemberitaan media online yang menyoroti penolakan pimpinan dewan terhadap sekwan yang baru sampai pada upaya pemboikotan kegiatan anggota dewan.

"Kepada Bupati, kami sarankan hal semacam ini dapat menjadi bahan kewaspadaan," ucapnya.

Kepala Dinas kerap melakukan inspeksi mendadak sebagai langkah yang tegas, ini seharusnya dilakukan di Aceh Singkil

"Namun kami pesimis penerapannya di Aceh Singkil, malah kami optimis apabila diterapkan, berbagai protes akan bermunculan sebab akhir-akhir ini Pemda telah mengangkat pejabat tanpa didasari pertimbangan yang matang," lanjutnya.

Pengangkatan Kepala SKPK yang menurut dewan memiliki treck record buruk dalam hal kedisiplinan. Dimana pada saat menjabat sebagai staff, dalam lebih setengah dasawarsa tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang jelas. Hal ini terjadi pada Kepala Dinas DKP, Syaiful Umar dan Kepala BKPSDM, Ali Hasmi. "Menurutnya treck record kedua ASN tersebut dinilai buruk oleh dewan,"Sambungnya.

Saat ini ada rumor beredar bahwa nasib perjalanan ASN ditentukan oleh eranya siapa dan pimpinannya siapa. "Saat banjir menerjang, saat itu pula bibir pantai berlobang,"Ibaratnya.

Hal tersebut banyak menimbulkan berbagai opini negatif publik. Atas persoalan ini, tim pansus 2 merekomendasikan kepada pimpinan dan anggota dewan periode berikutnya agar membentuk pansus urusan opini guna mencapai target perubahan.

Sementara Bupati Aceh Singkil usai sidang menanggapi kritik tim pansus menyoal ASN mengatakan diangkatnya kembali ASN tersebut dengan harapan supaya mereka kembali baik daripada terus dibiarkan, dianya malah tidak bekerja.

"Dengan diangkat posisinya, dinaikkan derajatnya, maka dia punya tanggungjawab secara moral dan harus bekerja, disiplin sesuai dengan harapan bersama," Harap Bupati.

Dulmusrid menyebut banyaknya kritik dari anggota dewan sebagai pemicu untuk evaluasi Pemda agar daerah ini lebih maju.

"Tugas dan kewajiban DPR adalah melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan insya allah akan saya ditindaklanjuti," Pungkasnya. (Hab).