Singkil - Awalnya di tolak, namun akhirnya diterima. Itu merupakan kisah H Suwan, Sekretaris DPRK Aceh Singkil. Ia menggantikan M Hilal setelah dilantik Bupati Aceh Singkil.

H Suwan sebelumnya ditolak oleh pimpinan DPRK Aceh Singkil saat sidang paripurna LKPJ Bupati, Rabu (12/6/2019). Dua hari berselang, pada Jum'at (14/6/2019) sidang paripurna yang sebelumnya diskor, akhirnya dilanjutkan diam-diam tanpa diketahui oleh publik dan media.

Hal ini diduga sarat akan kepentingan pribadi dan gaya lama dari para elit.

“Ini diduga sarat kepentingan pribadi, sebab sudah ditolak, selisih dua hari sidang dilanjutkan,”kata Direktur LSM Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil, Razaliardi Manik kepada Berita Xtra, Minggu (15/6/2019).

Menurut Razaliardi, pimpinan sidang ketika itu dinilai kurang beretika. “Masa pimpinan sidang seperti itu. Seharusnya dewan bisa membedakan antara hak dan kewajiban mereka,”Katanya.

Dewan seharusnya mampu memahami mana hak dan mana kewajiban. Membahas LKPJ merupakan kewajiban dewan. “Kalau tidak mau lagi menjalankan kewajiban, seharusnya mereka jangan terima gaji dong. Itu duit rakyat lo, rakyat yang menggaji mereka”, ujarnya.

Benar memang, dalam hal ini pimpinan DPRK mempunyai hak untuk mempersoalkan pengangkatan sekwan yang katanya tidak dikonsultasikan oleh bupati kepada pimpinan DPRK sebagaimana yang diatur dalam perundang undangan. Namun, tempatnya bukan pada saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati, tempatnya bukan disitu.

Dewan bisa meminta keterangan kepada bupati dengan agenda yang dikhususkan untuk membahas atas pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh bupati. Bahkan, jika memang benar bupati telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan, dewan juga bisa melakukan pemakzulan terhadap bupati.

“Jadi penolakan atas kebijakan bupati mengangkat sekwan bukan pada saat rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kemaren. Bukan disitu tempatnya”, papar Razaliardi.

Ketika ditanya soal saran bupati agar ketiga pimpinan dewan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Razaliardi menyebutkan hal itu adalah merupakan langkah yang paling tepat.

Pengangkatan Sekwan yang dilakukan oleh Bupati sudah sesuai aturan. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disana disebutkan bupati hanya diminta berkonsultasi kepada pimpinan DPRK, bukan untuk mendapatkan persetujuan.

Berkonsultasi juga tidak harus formal, tapi bisa informal, dan tempatnya bisa dimana saja. Tidak harus datang ke kantor, tidak harus mengajukan surat permintaan resmi dan pakai berita acara segala.

“Dalam undang-Undang tidak ada disebutkan seperti itu, dalam penjelasan Undang-Undang tersebut juga tidak ada pengaturan seperti itu. Silakan baca Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta penjelasannya”, tutup Razaliardi.

Sebelumnya pimpinan DPRK Aceh Singkil menolak pergantian Sekwan baru karena dinilai menyalahi peraturan dan cacat hukum.(Hab)