Singkil - Puluhan warga melakukan aksi unjuk rasa di area pintu masuk PT Nafasindo di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Kamis (24/1/2019) menuntut Bupati menyelesaikan persoalan lahan Transmigrasi yang diduga masih dalam penguasaan PT Nafasindo.

"Kami ingin Bupati Aceh Singkil hadir di tengah-tengah kami untuk menyelesaikan persoalan tapal batas desa dengan PT. Nafasindo sesuai dengan peta Eks transmigrasi,"Teriak Saddam salah seorang orator aksi

Masyarakat dari lima desa yang mempunyai hak atas lahan eks transmigrasi meliputi, Desa Gosong Telaga Barat, Bukit Harapan, Srikayu, Pea Jambu dan Muara Pea.

"Kami tetap menginginkan agar ukur ulang HGU PT Nafasindo dan kami juga menolak hasil rapat 11 Desember 2018 diruang Bupati," Sambung Iin orator lainnya

Disebutkan Oleh lin salah seorang orator mengenai izin HGU PT Nafasindo yang dikeluarkan 31 Desember 1988. Sesuai UU Perseroan Terbatas, nomor 40 tahun 2007 izin HGU hanya 30 tahun. Maka masa izin PT Nafasindo terhitung berakhir 31 Desember 2018.

Menanggapi hal tersebut, Amirwan SE.selaku perwakilan dari PT Nafasindo pada Jumat (25/1/2019) di Rimo menyebut izin HGU PT Nafasindo telah diperpanjang sejak awal Januari 2019.

"Kami dari pihak perusahaan menyampaikan kepada masyarakat, bahwa izin HGU PT Nafasindo telah diperpanjang sejak Januari 2019," Katanya

Kemudian ia juga menyebutkan terkait perusahaan yang telah menguasai lahan selama 30 tahun, pihaknya mengatakan perusahaan merupakan investor, artinya meminjam lahan dari pemerintah kemudian perusahaan membayar pajak ke pemerintah.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional telah melakukan pengukuran tanah PT Nafasindo pada tahun 2012.

"Mengenai tumpah tindih lahan transmigrasi, Itu ada tumpuan dari pemerintah, benar atau tidaknya, pemerintah yang nantinya akan menjawab persoalan tersebut," Pungkasnya.(Hab