Berdasarkan Surat Edaran Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.800/023/2018 yang ditandatangani wakil bupati, Sazali tertanggal 24 Januari 2018 perihal penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya.

Dalam surat tersebut bupati menegaskan kepada seluruh kepala SKPK di lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Singkil tidak diperkenankan mengangkat atau merekomendasi tenaga honor dan atau sejenisnya sampai dengan adanya ketentuan atau peraturan baru yang mengatur tentang tenaga honorer.

Terkait hal tersebut, menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai keluhan sejumlah pegawai bakti di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah Aceh Singkil yang mengklaim jasa lelah selama setahun belum terbayarkan yang nilainya mencapai Rp 360.000.000.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah Aceh Singkil, Said Jufri SH. di Singkil, Senin (7/1/2019) Kepada berita Xtra membantah tidak membayarkan uang lelah pegawai bakti. Ia mengatakan pegawai bakti belum ada hak menuntut gaji sebelum mereka diangkat menjadi tenaga kontrak sesuai dengan surat edaran Bupati.

"Yang namanya uang lelah itu tidak ada, hak mereka itu belum ada, namanya tenaga bakti kalau mereka sudah diangkat menjadi tenaga kontrak baru ada",Katanya

Terkait jumlah pegawai bakti yang aktif saat ini sebanyak 30 orang yang terdaftar, namun yang mengajukan permohonan cukup banyak.

Sementara pengusulan anggaran di tahun 2018 yang sudah diusulkan yang nilainya mencapai Rp 360.000.000, pihaknya mengaku anggaran akan disilpakan dan dimunculkan kembali di tahun berikutnya sembari menunggu penerimaan pegawai kontrak baru.

"Anggaran yang sudah diusulkan akan dilakukan perubahan pergeseran anggaran ke beberapa item dan akan dimunculkan kembali di tahun 2019,"tambahnya.

Said Jufri menghimbau kepada pegawai bakti agar bersabar menunggu pembukaan penerimaan pegawai kontrak. Pegawai bakti akan dievaluasi kinerjanya dan yang bagus akan dibina.

Bahkan pihaknya mengatakan nantinya akan ada rekrutmen terhadap pegawai kontrak untuk mengisi pos-pos Satpol PP dan WH di 8 kecamatan lain selain gunung meriah dan Simpang kanan yang sudah terlebih dahulu terbentuk.(Hab)