SINGKIL - Pelantikan Direktur Utama BUMD Aceh Singkil pada 12 November 2018 lalu menyisakan polemik. Ini terjadi lantaran Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid dinilai telah melakukan kelalian dengan menabrak qanun tentang perusahaan daerah.

Anggota DPRK Aceh Singkil Frida Siska Sihombing, saat ditemui wartawan di Kec. Gunung Meriah, Sabtu (24/11/2018) mengatakan, proses pelantikan Dirut BUMD dinilai cacat hukum, karena telah menabrak qanun nomor 5 tahun 2014, tentang perusahaan daerah dan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Dijelaskannya, Qanun perusahaan daerah memang ada, tapi sudah tidak relevan lagi dengan PP 54. Sehingga, BUMD yang sebelumnya dianggap sudah tidak ada. Selain perusahaannya tidak jelas termasuk kantor dan ratusan miliar rupiah aset perusahaan juga tidak diketahui keberadaannya.

Dalam kondisi perusahaan tidak ada, lantas Bupati melantik Dirut BUMD dan mengucurkan penyertaan modal senilai Rp500 juta. Kondisi ini menunjukkan Bupati telah mengangkat direktur untuk BUMD bodong, sebut Siska.

Sementara BUMD lama tidak bisa lagi digunakan, karena harus menyebutkan nama, alamat, jenis usaha BUMD yang dibentuk. Jadi kalau dianggarkan dana atau diberikan penyertaan modal, jelas ini melanggar aturan keuangan nanti,"tandasnya.

Sebelum dilantiknya Dirut BUMD, seharusnya Pemkab Aceh Singkil sudah terlebih dahulu membuat Qanun pendirian BUMD.

"BUMD belum ada Direktur kok sudah dilantik, kemudian sistem penggajiannya gimana, sebab tidak bisa dengan Perbup,"Ungkap Siska.

Selain itu dijelaskannya untuk pelantikan Dirut perusahaan daerah, dalam Qanun BUMD tentang perusahaan juga disebutkan kontrak kerja. Sehingga sebelum dilantik Dirut, harus terlebih dahulu dibentuk lembaganya, bidang apa BUMD yang akan dikelola, contohnya apakah pariwisata atau perkebunan.

Menanggapi kritikan Anggota Dewan saat rapat paripurna terkait persoalan BUMD tersebut, Bupati Dulmusrid menjelaskan, pelantikan Dirut BUMD sudah dilakukan seleksi untuk kelayakan dan kepatutan oleh Tim Ahli diamanatkan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Yang ikut hanya 5 peserta seleksi yang sesuai syarat, ketentuan Pasal 15 Huruf e Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2014.

Dari kelima peserta yang ikut dalam penjaringan tersebut tidak ada yang potensil dan memiliki jiwa kepimpinan yang handal berasal dari perusahaan swasta.

Sementara Yarwin Adi Dharma memiliki nilai tertinggi dari peserta yang lain. Kebijakan Pengawasan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aceh Singkil.

Badan Pengawas mengajukan kepada Bupati Aceh Singkil untuk ditetapkan sebagai Direktur Utama, selain putra daerah, dan dinilai sangat potensial dan berpengalaman Menegerial selama 15 Tahun di KIP Kabupaten dan Provinsi Aceh.

Sementara terkait dengan penyertaan modal sebesar Rp500 juta dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 Pasal 21 yang berbunyi "penyertaan Modal dapat berupa uang dan barang milik daerah".

Selanjutnya dalam Sidang Dewan tersebut, Bupati Dulmusrid menyampaikan 2 opsi sebagai pertimbangan, yakni diberikan kesempatan selama satu tahun untuk bekerja, dan akan diberhentikan jika dianggap tidak mampu bekerja.

Melihat jawaban Bupati, Frida Siska menilai ada kesan coba-coba dalam memberikan jabatan Dirut BUMD Aceh Singkil.(Hab)