Nasional

Dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Singkil, Pemda Aceh Singkil mengadakan Perjanjian kerja Sama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Offroom Kantor Bupati, Selasa (23/10/2018).

Bupati dalam sambutannya menekankan bahwa koordinasi APIP dan APH tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum.

"Pendekatannya adalah mengedepankan hukum administrasi sehingga penanganan pidana merupakan upaya akhir dalam penanganan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,"ujar Bupati

M. Hilal, ketua pelaksana kegiatan menuturkan, latar belakang terselenggaranya acara tersebut merupakan mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional negara, juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak.

Ia menambahkan kerjasama ini sebagai pedoman dan sekaligus memberikan pehamanan bagi para peserta. Dimana, bahwa setiap laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus ditangani dan ditindaklanjuti.

"Guna untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah itu sendiri yang efektif, dan efesien,"harapnya.

Selain Bupati Dulmusrid, turut hadir dalam kegiatan Wabup, Sekda, Waka Polres, Dandim 0109, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala SKPK, Camat, dan Sejumlah Kepala Kampung Se- Kabupaten Aceh Singkil.(Hab)

  • Annoucer

  • Annoucer

  • Annoucer

  • Annoucer

  • Annoucer

  • Annoucer

  • Annoucer

  • Annoucer

  • Annoucer